PKBI Jawa Barat dan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Pembinaan dan Pemberdayaan Warga Binaan
PKBI Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai upaya memperkuat pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup warga binaan melalui kolaborasi lintas sektor.
PRESS RELEASE
Tim Media PKBI Jawa Barat
10/30/20251 min read
Bandung, 30 Oktober 2025 — Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Barat menghadiri undangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini, PKBI Jawa Barat diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah, Ir. Abdal Matin.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dalam memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan warga binaan perempuan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program pembinaan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan warga binaan perempuan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat dukungan yang dibutuhkan warga binaan, baik selama menjalani masa pembinaan maupun dalam mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.
Bagi PKBI Jawa Barat, kerja sama ini sejalan dengan komitmen untuk mendorong pemenuhan hak kesehatan, memperluas akses terhadap layanan yang inklusif, serta mendukung pemberdayaan kelompok rentan. Melalui kolaborasi lintas sektor, upaya pembinaan diharapkan tidak hanya berfokus pada proses selama berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada kesiapan warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan.
Melalui penandatanganan PKS ini, PKBI Jawa Barat berharap dapat memperkuat kontribusi bersama dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pengembangan potensi warga binaan perempuan. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang inklusif, berdaya, dan bermartabat.